Mobil “Murah” bukan murah, tapi trik pemasaran……

Pemerintah berencana akan meluncurkan mobil murah d tengah masyarakat. hal tersebut mendapatkan pro dan kontra d tengah masyarakat, maklum lah karena setiap manusia memiliki prespektif yang berbeda terhadap satu permasalahan.  salah satu bentuk adanya kontroversi  datangnya dari gubernur DKI Jakarta Jokowi, beliau mengatakan apabila kebijakan mobil murah ini diterapkan di Jakarta maka masalah kemacetan akan bertambah parah, sebab jumlah kendraan di Jakarta sudah sangat berlebihan.

Apakah mobil itu benar2 murah atau sengaja di ciptakan seolah-olah murah padahal mahal ?  jika d perhatikan sebagian besar mobil yang dikatakan murah tersebut berharga mulai dari 80 juta sampai 150 juta.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yg pada saat ini berada d bawah garis kemiskinan harga 80 juta itu bukanlah sebuah harga yang murah. Jangankan untuk mendapatkan 3 juta per bulan terkadang untuk mendapatkan UMR d atas 2 juta sangatlah sulit. Mungkin mobil ini murah hanya untuk kalangan atas saja tapi mahal  untuk kalangan menengah dan menengah ke bawah.

Saya ambil contoh, seorang PNS yang hanya memiliki gaji 4 juta per bulan, untuk bisa mendapatkan uang 80 juta maka ia harus mengumpulkan uangnya selama 20 bulan. dan selama 20 bulan tadi ia tidak menggunakan uang nya untuk hal-hal yg lain, begitu lah susahnya untuk mendapatkan 80 juta tersebut.

Ini adalah salah satu bentuk trik pemasaran, barangnya mahal tapi d buat seolah-olah murah, kita sering melihat d mall harga yangg di pasang Rp.59.900,-, apa bedanya dengan Rp.60.000,-. mengapa tidak digenap kan menjadi Rp.60.000,-.  Kemudian saya contohkan lagi ada yang membuat seperti ini, membeli 10 liter sama saja menyumbang 1 liter, itu artinya sama saja kita membeli banyak-banyak produknya.

Dalam dunia bisnis yang selalu dikejar adalah keuntungan, dan untuk mendapatkan keuntungan seseorang akan melakukan segala cara. Adam Smith pernah mengatakan bahwa adanya roti yang kita makan sekarang bukanlah bentuk kecintaan tukang roti kepada kita, tetapi adalah bentuk kecintaan tukang roti pada dirinya sendiri, sebab roti yang dijualnya kepada kita memberikan keuntungan bagi dirinya.

Kemudian ada teori penyelundup, tangkaplah satu kapal untuk menyelamatkan 9 kapal………

Selamat Berpikir…..

Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi WNI di Luar Negeri

           Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu negara wajib melindungi warga negaranya dimanapun ia berada,  sebagaimana yang telah diamanahkan oleh isi pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 Alenia terakhir yang berbunyi “…Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..” .

Hak-hak warga Negara untuk mendapatkan perlindungan merupakan hak-hak positif (Positive Right), yang dalam pengertiannya wajib dipenuhi secara aktif dan maksimal oleh Negara.  Kelemahan Negara didalam memenuhi hak-hak serta melindungi warga negaranya sendiri adalah suatu kejahatan pembiaran (Violent by Ommision). Komitmen dan kemauan politik dari Negara sangat menentukan sekali dalam melaksanakan tiap-tiap kebijakan yang dikeluarkan sehubungan dengan perlindungan kewarganegaraan.

               Perpanjangan tangan pemerintah Indonesia diluar wilayah Negara Indonesia adalah perwakilan-perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, yang mana perwakilan-perwakilan tersebut  memiliki kewajiban untuk memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia diluar negeri serta wajib memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Dalam hal warga Negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka diwilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya Negara.

             Perlindungan pemerintah terhadap warga Negara Indonesia yang mendapatkan masalah diluar negeri dinilai masih lemah. Akibat lemahnya perlindungan maka wajarlah hingga saat ini masalah yang menimpa model Manohara Odelia Pinot, kasus tewasnya mahasiswa Universitas Teknologi Nanyang, David Hartanto Widjaja serta TKI yang tewas tertimbun supermarket di Malaysia tidak tertangani dengan baik.

            Tidak berdayanya KBRI di Malaysia menyelesaikan permasalahan Manohara adalah pelajaran bagi bangsa ini. KBRI yang hanya bisa melakukan tindakan-tindakan prosedural tanpa di iringi oleh tekanan-tekanan politik adalah tanda bahwa lemah dan rapuhnya bangsa ini di mata Malaysia. Jadi wajar kalaulah selama ini Malaysia selalu melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan rasa nasionalisme kita, seperti mengklaim lagu-lagu daerah Indonesia menjadi lagu milik Malaysia, mengklaim bahwa seni reog berasal dari Malaysia, melecehkan territorial Indonesia dengan masuknya kapal perang Malaysia ke wilayah Indonesia dan yang lebih hina nya lagi membuat sebutan orang Indonesia di Malaysia dengan sebutan “Indon”.

             Daftar inventaris  permasalahan TKI selalu meningkat setiap tahunnya. Namun penyelesaian-penyelesaian terhadap masalah tersebut  tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, dan yang pada akhirnya TKI jualah yang dirugikan karena bagaimana pun TKI tersebut tetap berada dipihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena perlindungan yang diberikan oleh KBRI-KBRI tidak maksimal dan seefektif yang diharapkan.

            Banyak kasus yang menunjukkan ketidakmampuan para diplomat Indonesia dalam memainkan fungsi diplomasinya, hendaknya mendapat perhatian bagi pemerintah, khususnya Departemen Luar Negeri. Banyak pihak yang berpendapat selain lemahnya kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris para Diplomat Indonesia tidak memiliki sense of intelegence yang memadai dalam menganalisis kasus. Kurangnya inisiatif dan inovatif dari para Diplomat untuk menangani masalah-masalah WNI. Disamping itu, para diplomat tidak memiliki media genic yang dapat merangkul dan memanfaatkan media agar dapat membantu diplomasinya.

            Penunjukan beberapa pejabat perwakilan RI diluar negeri yang dilakukan atas dasar berbagai alasan sehingga tidak menciptakan “the right man on the right place”. Misalnya penunjukan dilakukan pada mantan pejabat tinggi sekedar untuk memperpanjang nafas jabatan bagi seseorang, sebagai tanda terima kasih atau bahkan untuk memperkecil sindrom pasca kekuasaan. Sedangkan aspek penting yang perlu diingat adalah apa yang harus dieksploitasi dari Negara yang dituju, termasuk peluang ekonominya sehingga calon kepala perwakilan harus dapat memiliki kreativitas untuk memanfaatkannya. Masih ada kesan pada masyarakat Indonesia di luar negeri para pejabat di perwakilan adalah raja yang harus disembah dan dilayani. Bahkan masih ada kesan bila berhubungan dengan perwakilan RI dan para diplomatnya justru membuat masalah baru.

            Dengan lemahnya perlindungan WNI di Luar Negeri, merupakan suatu sinyal bahwasanya posisi tawar bangsa ini sangatlah lemah dihadapan Negara-negara luar. Untuk mengatasi hal itu semua, pemerintah yakni Departemen Luar Negeri agar bisa berbenah dengan melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kinerjanya selama ini. Meningkatkan komunikasi politik dengan negara-negara penerima, lebih pro aktif terhadap penyelesaian-penyelesaian masalah WNI di Negara lain serta menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dibidangnya di Perwakilan-perwakilanRI di luar negeri.

            Kemudian, pemerintah didesak  agar segera membuat rancangan perjanjian-perjanjian bilateral diantara pihak Indonesia dengan Negara-negara penerima, khususnya terhadap masalah-masalah hukum. Yang mana pengaturannya harus dilakukan melalui bentuk persetujuan dan bukan MoU seperti persetujuan ekstradisi atau bantuan hukum timbal  balik, yang nantinya diratifikasi dalam bentuk Undang-undang.

 

Indonesia Tempat Mendalami Teori,,,,,,????? (Cacian Anak Negeri)

Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang kaya raya akan sumber daya alamnya, namun rakyatnya masih banyak hidup dalam ketertinggalan dan kemiskinan. Ada yang salah dengan bangsa ini.

Bukan hanya pemerintah salah urus, namun masyarakatnya juga tak mau di urus. nilai-nilai kebangsaan hidup dalam teori tapi miskin dalam realita, Indonesia kaya dengan ahli teori, sehingga banyak orang luar negeri menyindir “KALO MAU MENDALAMI TEORI BELAJAR SAJA DI INDONESIA”

Di negara ini, siapa yang berkuasa dialah yang paling kuat. Jangankan hukum, suara rakyat saja bisa diperjual belikan. Partai politik di isi oleh opportunis-opportunis sejati yang bersembunyi di balik topeng kemunafikan. Kemunafikan juga terjadi dalam hal penegakan hukum, salah satu contohnya ialah penegakan hukum terhadap illegal logging di provinsi Riau. Coba yang melakukan penebangan hutan perusahaan besar di biarkan saja, tetapi ketika masyarakat yang melakukannya lansung di tangkap.

Namun pada kesempatan yang lain, kampanye terhadap illegal logging marak di teriakkan,,,,,,,,,,

Kerja pemerintah bukan dinilai dari kinerja tapi popularitas, sebagai mana kita lihat banyak poster-poster pejabat dan orang-orang yang tidak penting tapi merasa dirinya penting di pajang sepanjang jalan.

Tidak susah untuk menjadi anggota partai politik di negara ini, tidak ada tes tertulis maupun tes lisan, asalkan sering hadir rapat dan sering nongol di kantor partai. sedangkan untuk menjadi pimpinan partai cukup sediakan saja “uang” yang akan menjadi mesin penggerak partai. sehingga ada adagium yang mengatakan, Salah satu tiket masuk neraka adalah masuk partai politik.

Kebijakan pemerintah selalu pro- pengusaha dibandingkan dengan masyarakat. Janji-janji politik ketika kampanye itu hanya bumbu-bumbu penyedap dalam kampanye, sebab kita hidup dinegara yang sistem moralnya rusak.

Belajar dari negara Jepang, dimana masyarakatnya sangat menjunjung tinggi moral yang telah menghantarkan mereka menjadi negara yang maju. Nilai moral yang didapat berasal dari agama yang mereka anuti, yang tidak pernah di ajarkan secara formal di sekolah dasar maupun sekoah tinggi, sedangkan di Indonesia nilai-nilai agama sudah ditanamkan dalam bentuk pendidik formal dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, tapi hasilnya nihil.

LSM-LSM dan NGO yang seharusnya menjadi social control banyak berprofesi sebagai antek-antek asing dan tukang peras pemerintah.

Siapa lagi yang harus dipercaya di negara ini????

KEPEMIMPINAN; “leadership” menjadi “partnership”

Baik dimasa damai maupun dalam keadaan perang, setiap komunitas yang mengadakan gerakan bersama atau usaha kolektif untuk mecapai tujuan tertentu, baik berdimensi internasional, nasional maupun lokal, memerlukan pemimpin.

Untuk bisa berhasil menjalankan misinya, sejak dahulu, seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendirian, lebih-lebih sekarang di zaman yang serba kompleks. maka, pemimpin jenis baru dituntut untuk mampu membangun organisasi kerja yang relevan, yang bisa membuat para pembantunya untuk memahami kompleksitas, menjelaskan visi dan memperbaiki model mental bersama; pendek kata, menyadarkan mereka bertanggung jawab atas pembelajaran individual dan kolektif.

Tanggung jawab adalah inti kepemimpinan. ini adalah kearifan tua yang kini menjadi isu kontemporer ketika dunia mengalami situasi katastrofi multidimensi. kecemasan terhadap daya dukung bumi, disparitas ekonomi antarnegara, konflik idiologi, persaingan nuklir, semuanya telah menghadapkan dunia pada satu pernyataan final: Bagaimana peradaba harus dikelola agar kita dapat berbagi oksigen, bergantian memakai ekonomi, dan bergandeng tangan membersihkan bumi?

Pertanyaan ini sesungguhnya mendahului segala perbedaan idiologi dan semua ambisi politik, manakala kita paham bahwa kita adalah penumpang satu perahu yang sedang menghadapi masalah dengan samudera dan cuaca.

kepemimpinan adalah kompas untuk meyakinkan kita bahwa pembagian tanggung jawab merupakan keperluan untuk keselamatan bersama. itulah alasan etis kepemimpinan zaman ini. artinya, kepemimpinan bukan lagi dipandang dalam arti kompetisi otoritas, melainkan sebagai ko-operasi humanitas. keputusan dibuat di “meja bundar”, dan dilaksanakan dalam skema kemitraan.

pendekatan kepemimpinan beralih dari “leadership” menjadi “partnership”. dalam skema ini pemimpin mendistribusikan persoalan, bukan sebagai beban teknis, tetapi sebagai tanggung jawab etis.

Pemilukada Kampar 2011; Luar biasa???

Pemilukada Kabupaten Kampar tahun 2011 telah usai, sekarang bagaimana melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kampar kedepannya. Oleh sebab itu sudah seharusnya Bupati yang terpilih merangkul semua stake holder untuk membangun Kampar kedepan.

Dalam pemilukada tahun ini sungguh luar biasa, sebab Bupati terpilih adalah sosok bupati yang kontroversi, yang dahulunya pernah menjabat Bupati namun diturunkan secara paksa oleh masyarakatnya dari jabatannya, namun pada hari ini terpilih lagi…

Kabupaten Kampar bukan milik suatu golongan, juga bukan milik suatu pandangan politik, tapi kabupaten Kampar adalah milik semua masyarakat Kampar. Bupati terpilih bukan milik tim suksesnya, bukan pula milik partai-partai pendukung tapi milik Kabupaten Kampar.

setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan untuk memilih dalam pemilukada, ia bebas memilih berdasarkan hati dan logikanya masing-masing.  Ketika ia tidak mendukung Bupati terpilih bukan berarti dia di musuhi dan dikucilkan, diturunkan jabatannya atau di mutasi ke ujung langit.

Bupati terpilih harus obyektif dalam mengambil setiap keputusan, apabila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masih subyektif, kolutif dan menggunakan gaya-gaya lama, maka konflik-konflik lama akan terulang lagi. Disanalah kita bisa melihat apakah pemimpin itu sudah dewasa atau masih seperti anak SD???

Kedewasaan berpolitik masyarakat adalah ukuran bahwasanya demokrasi belum atau sudah optimal untuk mendewasakan masyarakat.

Demokrasi cuma hidup dalam wacana dan cita tapi miskin dalam realita.